Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, JAWA BARAT – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi pembangunan Kabupaten Bogor hingga 2036, Senin (31/8/2026).
Dalam rapat yang membahas Rencana Tindak Lanjut Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor, Rudy menekankan bahwa pembangunan wilayah harus didasarkan pada data akurat, bukan sekadar imajinasi.
Sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini menjadi rujukan penting untuk memahami perkembangan ekonomi daerah.
“Kita membangun wilayah tidak berangkat dari sebuah imajinasi. Kita berangkat dari sebuah data. Sensus ekonomi ini bukan sesuatu yang sederhana, karena hasilnya akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor sampai 10 tahun ke depan,” Tegas Rudy Susmanto.
Menurut Rudy, data hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi pertimbangan bagi dunia usaha serta investor dalam menilai potensi Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memastikan seluruh aktivitas ekonomi, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian, tercatat dengan baik.
Ia menjelaskan, “Karena itu, kita harus memastikan data yang disajikan benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan.”
Masa perpanjangan pendataan selama 10 hari harus dimanfaatkan optimal oleh seluruh perangkat daerah. Rudy meminta camat, kepala desa, lurah, dan organisasi perangkat daerah bekerja sama dengan BPS.
“Sepuluh hari ke depan akan menentukan mau dibawa ke mana Bogor untuk 10 tahun ke depan. Saya meminta tenaga, pikiran, dan kebersamaan seluruh jajaran untuk menyempurnakan data ini,” katanya.
Selain itu, Rudy juga meminta perangkat daerah menyinkronkan data sesuai kewenangannya. Sensus Ekonomi tidak hanya dianggap sebagai target penyelesaian pendataan, melainkan juga momentum evaluasi kondisi ekonomi Kabupaten Bogor satu dekade terakhir.
Pertumbuhan aktivitas ekonomi di lapangan, seperti kawasan hunian, pusat perdagangan, objek wisata, rumah makan, hingga usaha berbasis digital yang berproduksi dari rumah, harus tercermin dalam data.
“Banyak usaha hari ini tidak memiliki toko atau tempat usaha secara fisik. Mereka berproduksi dari rumah dan menjual secara online. Ini harus kita pastikan masuk dalam pendataan,” Ujarnya.
Di samping Sensus Ekonomi, Rudy juga mendorong penyempurnaan data sosial ekonomi masyarakat secara bersamaan. Data Sensus Ekonomi dan data sosial ekonomi seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki fungsi berbeda, sehingga perlu dikelola dan diverifikasi secara tepat.
Ia menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang dapat memengaruhi akurasi data sosial ekonomi masyarakat, sehingga percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi penting.
“Jangan hanya menyelesaikan sensus ekonomi, kita juga harus merapikan data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan. Semuanya harus kita kerjakan bersama-sama,” Katanya.
Rudy menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Bogor tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Kolaborasi dengan dunia usaha dan investor diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.
“APBD tidak akan cukup untuk membangun Bogor sendirian. Kita membutuhkan pelaku usaha, kita membutuhkan dunia usaha. Karena itu, kita harus menciptakan iklim yang membuat investor nyaman berinvestasi di Kabupaten Bogor,” Tuturnya.
Setiap kebijakan terkait dunia usaha dan investasi akan tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan aspirasi pelaku usaha. Bupati Rudy kembali mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk membangun Kabupaten Bogor melalui kebersamaan dan kolaborasi.
“Sensus ekonomi ini bukan untuk menyelamatkan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2026. Ini untuk menyelamatkan Bogor, Jawa Barat, bahkan Indonesia untuk 10 tahun ke depan,” Tutup Bupati Rudy.
