HARIANEXPRESS, BANDUNG – Gelaran Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-17 Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) di Lembang Asri Resort, Kabupaten Bandung Barat, pada 20–22 Agustus 2026, menjadi panggung refleksi kritis terhadap paradoks ekonomi nasional, Kamis (20/8/2026).
Forum ini menyoroti kesenjangan mencolok antara optimisme indikator makro dan realitas sulit di tingkat akar rumput. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja yang menjanjikan, daya beli masyarakat tidak merata dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didera tekanan berat.
Dengan tema “Bela Indonesia, Beli Produk Indonesia”, acara tahunan IIBF yang genap berusia 17 tahun ini bertujuan menyuarakan denyut nadi perekonomian riil langsung dari para pelaku usaha. Organisasi ini berupaya menjembatani informasi agar persoalan nyata di lapangan dapat didengar oleh para pengambil kebijakan.
Paradoks Ekonomi: Angka Makro Gemilang, Realitas Akar Rumput Terhimpit
Secara statistik, perekonomian nasional tampak bergerak maju dengan solid. Indikator makro menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5 persen, didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,06 persen pada kuartal II tahun 2026.
Sektor transaksi digital juga mencatatkan lonjakan aktivitas belanja masyarakat hingga 36,85 persen secara tahunan. Industri restoran dan perhotelan tumbuh 6,47 persen, sementara sektor transportasi dan komunikasi naik 5,71 persen, menunjukkan dukungan bagi mobilitas dan rekreasi.
Namun, di balik angka-angka positif tersebut, terdapat anomali di tingkat bawah. Realitas di lapangan memperlihatkan gambaran kontras, di mana daya beli masyarakat belum merata dan tabungan rumah tangga menipis.
Para pelaku UMKM pun terus menghadapi tekanan yang semakin berat. Fenomena ini menjadi fokus utama diskusi dalam Silatnas ke-17 IIBF.
Jurang Likuiditas: Korporasi Besar Melambung, UMKM Terhimpit
Presiden IIBF, Heppy Trenggono, menyoroti divergensi atau kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kondisi riil pelaku usaha di tingkat bawah. Ia menegaskan bahwa tingginya angka pertumbuhan konsumsi tidak selalu mencerminkan peningkatan daya beli yang sehat di semua lapisan masyarakat.
“Masyarakat memang tetap berbelanja, tetapi perlu dilihat dari mana sumber pembiayaan konsumsi tersebut dan sektor usaha mana yang menikmati perputaran uang,” ujar Heppy di sela-sela pelaksanaan Silatnas.
Analisis struktur pembiayaan nasional mengungkapkan ketimpangan yang signifikan. Ketika kredit perbankan secara keseluruhan tumbuh 12,67 persen dan kredit investasi melonjak 24,90 persen, sebagian besar likuiditas tersebut diserap oleh sektor korporasi besar.
Sebaliknya, porsi penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM hanya tercatat sebesar 0,12 persen. Kondisi ini diperparah oleh penurunan tabungan masyarakat kelas menengah ke bawah yang kian mengkhawatirkan.
“Fenomena yang berbahaya adalah konsumsi naik, tetapi di tingkat bawah tabungan berkurang, tabungan masyarakat menuju titik nol,” ungkap Heppy.
Ini mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat ditopang oleh pengurangan tabungan atau pembiayaan konsumtif, bukan dari kenaikan pendapatan berkelanjutan. Di lapangan, situasi ini mulai menyebabkan peningkatan persoalan kredit macet yang dirasakan oleh pelaku usaha kecil.
Heppy juga membandingkan sensitivitas publik terhadap skala usaha. UMKM yang tutup seringkali luput dari perhatian karena sifat industrinya yang terfragmentasi.
“UMKM tutup tidak ada yang tahu, Sritex tutup, se-Indonesia mengetahui. Padahal, ribuan UMKM yang berguguran di tingkat bawah memiliki dampak kumulatif yang sangat besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.” ujarnya
Peran IIBF sebagai “Sensor Ekonomi Nasional” dan Gerakan “Beli Indonesia”
Di tengah tantangan ekonomi, IIBF berkomitmen untuk tetap independen dan tidak terlibat dalam politik praktis. Heppy Trenggono menyatakan bahwa organisasinya akan selalu menjaga objektivitasnya sebagai mitra strategis pembangunan pemerintah.
“IIBF tidak akan pernah menjadi relawan siapa pun yang berkompetisi, tetapi IIBF akan selalu menjadi mitra pembangunan bagi pemerintah dengan cara memberikan masukan-masukan yang jujur,” tegas Heppy.
Ia juga mengajak kader IIBF untuk menyikapi kritik ekonomi sebagai kontribusi pemikiran konstruktif berbasis data riil, bukan dengan mencaci pemerintah. Dalam konteks ini, IIBF menjalankan perannya sebagai “sensor ekonomi nasional”.
Organisasi ini berupaya menjadi jembatan informasi agar persoalan nyata di tingkat bawah, yang sering tereduksi dalam laporan makro, dapat langsung didengar pengambil kebijakan. Sebagai langkah konkret, gerakan “Beli Indonesia” terus diakselerasi oleh IIBF.
Gerakan ini merupakan strategi makro-ekonomi untuk memperkuat rantai pasok domestik, bukan hanya kampanye seremonial. Dengan mendorong pengusaha nasional mengutamakan produk sesama anak bangsa, perputaran uang diharapkan tertahan di dalam negeri, sehingga redistribusi kesejahteraan lebih merata.
Rekonstruksi Karakter Pengusaha: Solusi di Tengah Gelombang PHK
Kekuatan utama IIBF dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan nasional terletak pada metodologi pembinaan yang khas. Ketua Panitia Pelaksana Silatnas ke-17 IIBF, Hanum Sujana, menjelaskan bahwa IIBF berbeda dari asosiasi bisnis lain karena fokusnya pada pembangunan karakter pelaku usaha.
“Kita fokus membangun pengusahanya. Karena bisnis itu tidak akan melampaui pertumbuhan pebisnisnya. Kalau pebisnisnya bertumbuh, bisnisnya juga akan bertumbuh,” jelas Hanum.
IIBF melakukan pendampingan kepada anggotanya yang tersebar dari Aceh hingga Sulawesi, dengan basis terkuat di Jawa Timur dan Lampung. Mereka menerapkan ekosistem pembinaan berbasis lima sistem dukungan:
- Keluarga (Family Support)
- Guru Bisnis (Business Mentor)
- Guru Spiritual (Spiritual Mentor)
- Rekan Seperjuangan (Peers)
- Kelompok Mastermind (Mastermind Group)
Pendekatan holistik ini terbukti mampu membantu anggota menyelesaikan persoalan fundamental mereka. Hanum mengungkapkan banyak pelaku usaha yang bergabung dengan IIBF dalam kondisi terlilit utang besar, bahkan hingga ratusan miliar rupiah, berhasil bangkit.
Mereka melakukan restrukturisasi usaha dan melunasi kewajiban melalui bimbingan perubahan pola pikir serta dukungan jaringan ekosistem yang solid. Langkah kolaboratif ini dinilai sangat mendesak, terutama di tingkat wilayah.
Ketua DPW IIBF Jawa Barat, Jaja Mujahid, mengungkapkan bahwa minat pengusaha untuk bergabung dengan IIBF meningkat signifikan di tengah perlambatan ekonomi dan gelombang PHK. Ia menyebut kendala utama anggota beragam, mulai dari masalah pemasaran, keterbatasan permodalan, hingga tuntutan efisiensi produksi.
“Kendala utama yang dihadapi anggota saat ini sangat beragam, mulai dari masalah pemasaran, keterbatasan permodalan, hingga tuntutan efisiensi produksi,” kata Jaja.
Jaja mengajak pelaku usaha untuk tidak berdiam diri, melainkan aktif mencari solusi kolektif melalui jejaring komunitas. Ia menekankan pentingnya berkumpul untuk transfer energi dan gagasan di tengah perlambatan ekonomi.
“Ketika ekonomi lagi perlambatan, jangan berdiam diri. Berkumpul itu menjadi sebuah solusi, karena ada transfer energi dan gagasan. Keluar dari zona nyaman, mari kita diskusikan jalan keluarnya,” tambah Jaja.
Di Jawa Barat, program pembinaan rutin digelar setiap kuartal secara sukarela dan berbasis komunitas tanpa biaya keanggotaan. Materi yang disampaikan mencakup literasi keuangan, manajemen distribusi (how to be delivery), hingga penguasaan bisnis (business mastery).
Menuju Organisasi Berkelanjutan yang Melembaga
Memasuki usianya yang ke-17, IIBF memiliki visi transformasi menuju Institutional Great Organization (IGO). Transformasi ini bertujuan membangun struktur organisasi modern yang mandiri, tertata rapi, dan memiliki metodologi pembinaan kader yang terukur.
Organisasi ini ingin agar tidak lagi bergantung pada figuritas tokoh pendiri. Dengan tata kelola yang terinstitusionalisasi, IIBF berencana memperluas jaringan representasi kantor di berbagai daerah di Indonesia serta membuka perwakilan internasional.
Langkah ekspansif ini ditujukan agar keberadaan kader-kader IIBF mampu menciptakan dampak ekonomi sosial yang lebih luas, konkret, dan terstruktur. Pada akhirnya, bagi IIBF, pertumbuhan ekonomi sejati harus mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh keluarga Indonesia.
Hal ini juga mencakup penguatan daya beli masyarakat, penyelamatan UMKM dari kebangkrutan, serta menggerakkan kembali roda ekonomi dari tingkat paling bawah bangsa.
