Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, JAWA BARAT – Penyelidikan dugaan korupsi KPK di Pemkab Bogor dalam sepekan terakhir dinilai membingungkan publik dan memicu kegaduhan, Minggu (30/8/2026).
Ketidakpastian informasi serta rentetan penggeledahan yang berpindah-pindah memicu kebingungan publik dan memunculkan spekulasi politik di masyarakat.
Hal ini diungkapkan pengamat politik dari Lembaga Studi Visi Nusantara (Vinus), Yusfitriadi, yang menanggapi polemik penyelidikan tersebut.
Sebelumnya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor di Cibinong pada Jumat (28/8/2026) siang.
Menurut Yusfitriadi, penanganan KPK kali ini tergolong sangat membingungkan dan tidak seperti biasanya, sebab belum ada pernyataan resmi secara terbuka dari pimpinan KPK terkait konstruksi perkara maupun jumlah tersangka.
“Informasi penyelidikan KPK terhadap penyelidikan di Kabupaten Bogor agak membingungkan. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pimpinan KPK soal konstruksi kasus, tersangka hingga barang buktinya. Kita hanya dapat penjelasan dari juu bicara (jubir) KPK, ini kan enggak resmi,” Ujar Yusfitriadi.
Ia menilai ada tiga hal ambigu dalam proses penanganan kasus ini.
Pertama, kabar awal operasi tangkap tangan (OTT) tidak disertai pengumuman resmi dalam 1×24 jam; kedua, status kegiatan penyidikan yang tidak jelas; dan ketiga, penerapan sprindik umum tanpa kejelasan konstruksi hukum yang transparan.
“Saya juga akhirnya bertanya, ini penyelidikan apa sih? Tidak ada konferensi pers resmi dari pimpinan KPK sejauh ini. Ini kan membingung masyarakat,” Tutur Yusfitriadi.
Kondisi ambigu ini akan berdampak pada tiga hal, salah satunya adalah membuat gaduh di tengah masyarakat.
“Informasi yang simpang siur membuat gaduh ruang publik. Ke sini ngomongnya begini, begitu, enggak jelas pokoknya,” Jelas Yusfitriadi.
Dampak kedua, panjangnya ruang kosong informasi dan lambatnya rilis resmi KPK mengakibatkan isu melebar ke mana-mana.
Akibatnya, muncul berbagai spekulasi liar, mulai dari dugaan intervensi hingga pemanfaatan momentum oleh kelompok tertentu untuk rivalitas politik di daerah.
Ketiga, semakin panjang ruang kosong informasi, isu ini akan menjadi tunggangan politik yang bisa dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu.
“Ini yang akan berbahaya bagi stabilitas pembangunan di daerah. Karena itu, jika KPK makin lama tidak memberikan penjelasan resmi maka berisiko memperpanjang kegaduhan publik,” Tandas Yusfitriadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini terus melakukan penyelidikan hukum terhadap dugaan kasus korupsi di Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan tim penyidik terus memperluas rangkaian penggeledahan dalam rangka mencari alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi.
Sebelumnya, KPK juga telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum kasus dugaan korupsi di Pemkab Bogor dan berhasil menyita uang tunai sebesar Rp 1,5 Miliar.
