Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, JAWA BARAT – Anggota Komisi V DPR RI H Ruslan Daud meninjau sarana transportasi publik di Stasiun Bogor demi memastikan keandalan pelayanan masyarakat, Jum’at (11/9/2026)
Kunjungan kerja spesifik ini bertujuan mengidentifikasi berbagai kebutuhan penting untuk mendukung mobilitas warga di salah satu jalur kereta terpadat tersebut. H Ruslan Daud menegaskan komitmennya untuk mengawal peningkatan infrastruktur perkeretaapian agar selalu aman dan nyaman.
“Kita ingin memastikan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Transportasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan,” Ujar H Ruslan Daud (Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB).
Politisi PKB yang akrab disapa HRD ini menyampaikan bahwa pemeliharaan berkala sangat krusial untuk menjamin keselamatan perjalanan penumpang. Namun, ia mengingatkan agar proses perawatan tersebut dirancang dengan baik supaya tidak mengganggu aktivitas ekonomi harian warga.
“Presiden telah menyiapkan anggaran untuk membenahi dan memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana kereta api di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas,” Ujar H Ruslan Daud.
HRD menyatakan bahwa Komisi V DPR RI sepenuhnya mendukung program penataan sekaligus perluasan jaringan rel di berbagai wilayah tanah air. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, hingga operator kereta sangat mutlak dibutuhkan demi menyukseskan program ini.
“Dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah, tentu kami akan terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” Ujar H Ruslan Daud.
Hasil kunjungan spesifik ini nantinya menjadi bahan kajian mendalam dalam rapat pengawasan Komisi V DPR RI bersama pihak kementerian terkait. Langkah ini diambil untuk menjamin setiap aspirasi serta kebutuhan riil pengguna kereta dapat diakomodasi secara cepat.
“Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sebagaimana arahan Presiden. Karena itu, seluruh lini harus terus kita benahi dan tingkatkan,” Ujar H Ruslan Daud.
Secara keseluruhan, pembenahan sistem transportasi tidak boleh dilakukan setengah-setengah melainkan harus menyentuh semua sektor penunjang. Hal itu mencakup kemudahan akses, kualitas fasilitas stasiun, hingga jaminan keamanan bagi setiap pengguna moda transportasi massal tersebut.
