HARIANEXPRESS, DEPOK – Pemadaman listrik berjam-jam di sejumlah wilayah Jawa mengacaukan jam tidur balita dan menghambat aktivitas ibu, sekaligus menambah beban kerja perawatan yang tak dibayar, Jumat (12/6/2026).
Kejadian ini dirasakan oleh Aisyah (30) di Depok dan “Ella” (28) di Karawang, Jawa Barat. Keduanya memiliki balita yang sangat bergantung pada ketersediaan listrik untuk kenyamanan dan kebutuhan dasar rumah tangga.
Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan membuat anak-anak Aisyah rewel dan enggan bermain di dalam rumah akibat cuaca panas. Aktivitas belajar dan mandi anak-anak pun ikut terbatas.
Di Karawang, bayi Ella yang berusia delapan bulan kesulitan tidur siang karena suhu rumah yang panas. Kondisi ini mengubah ritme tidur bayi dan berdampak pada pekerjaannya dari rumah (WFH).
Aisyah melaporkan listrik di Kecamatan Cipayung, Depok, padam sekitar pukul 16.00 WIB pada 11 Juni 2026. Aliran listrik baru kembali menyala setelah sekitar empat jam.
“Kebetulan sekali kemarin selepas ashar sekitar jam 4 sore mati lampu. Enggak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik di aplikasi PLN mobile atau di edaran yang biasa ke RT (Rukun Tetangga),” ujar Aisyah.
Ella mengalami pemadaman serupa sehari sebelumnya di Kecamatan Majalaya, Karawang. Listrik padam dari pukul 10.00 pagi hingga pukul 16.00 sore tanpa pemberitahuan.
“Kejadiannya tuh dari jam 10 pagi sampe sore jam 4 sore. Dan ternyata enggak cuma di komplekku aja. Di bagian karawang barat juga sama bergilir kena pas malam hari. Sebelumnya enggak ada info sama sekali. Hanya ramai aja di Thread sampe PLN klarifikasi,” jelas Ella.
Laporan Bloomberg Technoz mencatat pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa telah terjadi sejak 10 Juni 2026. Wilayah terdampak meliputi Bandung, Cimahi, Karawang, Purwakarta, Bogor, Cikarang, Bekasi, Cirebon, Indramayu, Semarang, Tegal, dan Yogyakarta.
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai pemadaman listrik ini terkait masalah pasokan batu bara yang menipis. Hal ini disebabkan penurunan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), kuota produksi, serta persoalan kontrak pengiriman ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
“Pemadaman listrik terjadi karena masalah stok batubara yang menipis baik untuk pembangkit PLN maupun IPP (pembangkit swasta). Setelah penurunan RKAB batu bara dan kuota produksi yang dipangkas, kontrak pengiriman batubara ke pembangkit PLTU bermasalah,” ujar Bhima Yudhistira.
Bhima menyoroti tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional pada energi fosil. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah rentan mengalami blackout saat pasokan energi primer terganggu.
Menurutnya, pemerintah dan PLN dinilai lambat dalam transisi energi, dengan rencana pembangunan PLTU yang masih besar (6,3 GW dalam 2025-2034). Bhima merekomendasikan percepatan instalasi pembangkit 100 GW panel surya, dengan setidaknya 17 GW yang sudah dalam perencanaan ESDM.
Ia juga menyarankan pemberdayaan komunitas untuk mengelola sebagian pembangkit energi terbarukan. Hal ini dapat memanfaatkan jaringan transmisi PLN yang sudah ada.
Catatan Oxfam Pilipinas menunjukkan gangguan layanan energi, termasuk listrik, menambah beban kerja perawatan perempuan yang tidak dibayar. Tambahan pekerjaan ini sering kali dibebankan lebih banyak kepada perempuan.
Hingga artikel ini ditulis, pihak PLN belum memberikan jawaban atau klarifikasi resmi kepada Magdalene. Namun, Kompas.com melaporkan bahwa PT Jawa Satu Power (JSP) telah mengklarifikasi kabar gangguan di PLTGU Jawa Satu yang disebut sebagai penyebab pemadaman di Pulau Jawa.
