HARIANEXPRESS, JAKARTA – Dinas Pendidikan Jawa Barat dilaporkan ke Ombudsman RI oleh sejumlah orang tua siswa dan pegiat pendidikan terkait polemik PCMB dan SPMB 2026, Senin (15/6/2026).
Laporan ini diajukan menyusul berbagai persoalan yang terjadi selama pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) serta Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Masalah tersebut mencakup gangguan aplikasi, proses pengaduan yang dinilai lamban, hingga membeludaknya keluhan masyarakat di Kantor Disdik Jabar.
Iwan Hermawan, Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat, mengemukakan bahwa terdapat indikasi maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut.
“Kami melihat ada indikasi pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Salah satunya adalah pelayanan yang buruk terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian besar, baik tenaga, biaya, dan pikiran bagi masyarakat,” ujar Iwan Hermawan.
Iwan Hermawan juga menjelaskan bahwa pelayanan buruk tersebut terjadi baik pada layanan digital maupun tatap muka. Ia menyebutkan sistem aplikasi sering mengalami eror.
“Pertama, pelayanan buruk digital, sistem aplikasi sering eror, membuat keresahan, dan waktu pengumuman tidak jelas. Itu yang kami maksud pelayanan buruk,” ujarnya.
Selain itu, Iwan turut menyoroti pelayanan pengaduan yang dinilai tidak efektif. Layanan tersebut dianggap gagal mengakomodasi banyaknya keluhan masyarakat yang mencari solusi kendala pendaftaran.
