Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, JAWA BARAT – Saldo kas RKUD Jawa Barat mencapai Rp274,99 miliar dengan pendapatan harian sebesar Rp31,27 miliar per Rabu (29/7/2026).
Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa posisi saldo kas RKUD hingga Rabu, 29 Juli 2026 pukul 17.00 WIB adalah Rp274.988.359.970. Pada hari yang sama, total pengeluaran daerah mencapai Rp127.043.136.293.
Data tersebut merupakan bagian dari pembaruan harian posisi saldo kas RKUD Provinsi Jawa Barat. Laporan ini secara spesifik memuat rincian penerimaan dan pengeluaran daerah hingga penutupan aktivitas pada pukul 17.00 WIB.
Dari sisi penerimaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi sebesar Rp16.382.177.600. Selain itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyumbang Rp13.732.393.100.
Penerimaan daerah juga didapatkan dari Pajak Air Permukaan sejumlah Rp170.062.600 dan Pajak Alat Berat senilai Rp3.328.000. Kontribusi lainnya berasal dari Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp27.339.700.
Retribusi Daerah tercatat menyumbang Rp133.556.850, sementara pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah mencapai Rp818.540.292. Secara keseluruhan, total realisasi penerimaan daerah pada 29 Juli 2026 mencapai Rp31.267.397.449.
Sementara itu, realisasi belanja daerah pada tanggal tersebut menunjukkan total pengeluaran mencapai Rp127.043.136.293 hingga pukul 17.00 WIB. Belanja hibah menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran.
Belanja hibah tercatat sebesar Rp64.415.840.000, disusul belanja modal sejumlah Rp28.487.173.655. Belanja subsidi juga berkontribusi signifikan dengan nilai Rp22.199.682.262.
Rincian pengeluaran lainnya meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp1.656.926.681 serta Belanja Barang dan Jasa senilai Rp10.266.216.295. Selain itu, ada Belanja Tidak Terduga yang mencapai Rp17.297.400.
Laporan harian posisi saldo kas RKUD ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan memberikan gambaran transparan mengenai kondisi keuangan dan realisasi penerimaan serta belanja daerah secara berkala.
