Findy Alfiansyah Penulis
HARIAN EXPRESS, JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Kapolda Jabar menempatkan polisi bersenjata di titik rawan untuk memperkuat keamanan, Selasa (21/07/2026).
Dedi Mulyadi merespons cepat keresahan masyarakat terkait meningkatnya gangguan keamanan. Ia menyatakan telah berkoordinasi intensif dengan Kapolda Jawa Barat demi memastikan perlindungan maksimal bagi warga.
Penguatan pengamanan di titik-titik yang dianggap rawan menjadi salah satu poin utama hasil koordinasi tersebut. Langkah ini diambil sebagai jawaban atas laporan warga yang merasa tidak aman akibat berbagai aksi kejahatan jalanan dan konflik sosial.
Dalam upaya memberikan efek jera sekaligus respons cepat terhadap tindak kriminal, Gubernur Dedi Mulyadi mengusulkan penempatan personel kepolisian bersenjata. Personel tersebut akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Berdasarkan koordinasi dengan Kapolda Jabar akan diperkuat pengamanan di titik-titik rawan. Kami juga mengusulkan penempatan personel kepolisian bersenjata di lokasi yang dinilai rawan kejahatan,” Ujar Dedi Mulyadi.
Menurutnya, kehadiran fisik aparat dengan perlengkapan memadai di lapangan bukan sekadar tindakan represif. Ini merupakan bagian dari upaya psikologis untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas, terutama pada jam-jam rawan.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa perhatian pemerintah dan aparat keamanan tidak hanya tertuju pada satu jenis kejahatan. Pihaknya memetakan sejumlah gangguan keamanan yang menjadi prioritas penanganan utama.
Beberapa di antaranya adalah aksi pembegalan di jalan raya, perampokan rumah tinggal maupun tempat usaha. Aktivitas geng motor yang meresahkan juga menjadi fokus penanganan.
Tawuran antar kelompok, baik yang melibatkan anak muda maupun orang dewasa, turut menjadi perhatian. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan semua kejahatan tersebut harus menjadi perhatian bersama.
“Pembegalan, perampokan, berbagai aksi kriminal yang meresahkan warga, termasuk geng motor dan tawuran antar anak-anak muda maupun tawuran antar orang tua, harus menjadi perhatian bersama,” Tegas Dedi Mulyadi.
Meski pengamanan dari aparat kepolisian ditingkatkan, Dedi Mulyadi menekankan bahwa keamanan wilayah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada petugas. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan.
Dedi mendorong pengaktifan kembali kegiatan ronda atau patroli rutin di tingkat RT dan RW. Keterlibatan aktif warga dinilai sebagai deteksi dini yang paling efektif dalam mencegah masuknya pelaku kejahatan ke pemukiman.
Strategi keamanan terpadu Jawa Barat mencakup peningkatan patroli kepolisian di titik rawan atau hotspots. Ini juga melibatkan penempatan personel bersenjata untuk antisipasi kejahatan berat.
Koordinasi lintas sektoral antara Pemerintah Provinsi dan Polda Jabar juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Pengaktifan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) oleh warga turut didorong secara aktif.
Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Jawa Barat. Hal ini terkait kondisi keamanan yang sempat menimbulkan kekhawatiran dalam beberapa waktu terakhir.
Ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama aparat keamanan tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus berupaya meningkatkan perlindungan dan menghadirkan rasa aman bagi seluruh warga.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama aparat keamanan akan terus berupaya meningkatkan perlindungan dan menghadirkan rasa aman bagi seluruh warga,” Pungkas Dedi Mulyadi.
